Dana Desa: Mendongkrak Pelambatan Ekonomi dari Desa

Thursday, April 20th, 2017 - Peluang Bisnis Desa

PELUANGUSAHABARU.info

Dana Desa: Mendongkrak Pelambatan Ekonomi dari Desa

Oleh: Borni KurniawanBelum lama ini Badan Pusat Statistik (PBS) mengumumkan pelambatan ekonomi nasional. Diukur dari realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II tahun ini terkonfirmasi hanya tumbuh 4,67 persen. Padahal pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,72 persen. Menurut teori ekonomi, konon salah satu penyebab pelambatan ini sebab belanja pemerintah yang masih rendah. Artinya, daya serap anggaran publik masih belum maksimal. Belanja publik tersebut, telah barang tentu tak terkecualikan Dana Desa (DD). Ya, Dana Desa ialah satu komponen klausul dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mencerminkan janji negara kepada desa. Sedikit menyitir UU Desa tersebut, negara ini mengakui (recognize) desa sebagai entitas negara bangsa Indonesia yang mempunyai peran penting atas berdiri tegaknya NKRI dari berbagai aspek, sosial, politik, budaya maupun ekonomi.Dalam hal ekonomi desa mempunyai posisi strategis sebagai penyangga ekonomi nasional. Simak saja pengalaman krisis moneter tahun 1997-1998. Ekonomi makro mengalami depresiasi hebat bahkan hingga menyebabkan aksi penjualan aset negara. Tapi ekonomi desa yang digerakan rakyat kecil tetap tegar berdiri. Pantaslah kiranya bahwa pelambatan ekonomi akhir-akhir ini bukan tak mungkin disebabkan melemahnya produktivitas ekonomi pelaku ekonomi di level makro. Buktinya, pelambatan ekonomi saat ini berdampak pada melemahnya nilai kredit industri perbankan. Lagi-lagi menurut BPS, per Juli 2015, dalam satu tahun pertumbuhan kredit perbankan hanya 10,2 persen atau senilai Rp3.863,9 triliun. Padahal pada bulan sebelumnya, kredit pebankan tumbuh 10,3.Meski secara statistik BPS tak merilis dampak pelambatan ekonomi nasional terhadap pertumbuhan ekonomi mikro di pedesaan, secara kualitatif dapat kita saksikan jika mereka tetap berpoduksi. Pabrik-pabrik genteng di Kebumen, Pejagoan dan sekitarnya masih ngobong batu bata dan genteng, masyarakat desa-desa di kecamatan Petanahan masih tetap nglambar (menganyam bahan dasar caping bambu), perajin anyaman pandan di Sruweng juga bersuka cita memenuhi keperluan complong (bahan setengah jadi kerajinan pandan), dan perajin kerajinan sabut kelapa di Rantewringin Bulus Pesantren juga masih menerima order. Mereka tak cengeng seperti para pelaku ekonomi yang telah bertengger di jajaran pelaku ekonomi pasar bermodal besar (borjuis nasional/bornas).Memang secara teoritik pelaku ekonomi di desa terkena dampak pelambatan ekonomi yang disebabkan oleh pembelanjaan anggaran publik yang rendah. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu para juragan genteng di Kebumen misalnya di desa Logede, Kedawung, Kuwayuhan, Giwangretno dan sekitarnya melakukan aksi jual murah. Genteng yang sebelumnya dipatok dengan harga Rp1.250 s/d Rp1.400 dijual dengan harga Rp1000 s/d Rp1200. Mengapa mereka lakukan, tak lain sebab musim proyek mereka tunggu-tunggu tak kunjung tiba. Pemerintah sebagai pemegang mandat anggaran dan belanja publik terlambat membelanjakan sehingga tender-tender proyek yang membutuhkan material bangunan batu bata dan genteng pun mengalami kemunduran. Sementara proses produksi harus terus jalan, para juragan genteng membutuhkan uang tuk membayar tenaga kerja. Sebab order dari para pengembang ataupun pengusaha jasa konstruksi tak kunjung datang, mau tak mau aksi jual murah pun mereka lakukan.Lalu apa hubungannya Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi desa. tadi telah diketahui bahwa belanja anggaran pemerintah akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di suatu negara. Maka dengan demikian Dana Desa yang nanti akan mengalir ke desa telah barang tentu akan membentuk postur gairah ekonomi desa. Kondisi yang dialami para juragan genteng di Kebumen di atas Karen berkaitan dengan ketergantungan pelaku ekonomi dengan anggaran belanja di Kabupaten. Nah, UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjamin keuangan yang secara khusus diambilkan dari APBN dengan nama Dana Desa tersebut. Pemerintah bersama warganya diberikan kewenangan tuk menentukan kemana Dana Desa itu akan dibelanjakan. Ya, meski ada pembatasan oleh pemerintash, misalnya Dana Desa hanya boleh dibelanjakan 30 persennya tuk biaya operasional pemerintah desa dan 70 persennya tuk membiayai program pembangunan desa. Terlepas dari pembatasan ini, desa tetap mempunyai ruang diskresi pembelanjaan agar ekonomi desa tetap bergerak dinamis dan kesejahteraan penduduk meningkat.Agustus tahun 2015 ini, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menurut informasinya telah selesai menyalurkan Dana Desa termin pertama ke seluruh kabupaten yang ada. Maka, ayo disambut dengan suka cita sebab hak desa benar-benar dipenuhi. Bersuka cita di sini dapat diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi berikut. Pertama, memastikan program-program prioritas pembangunan desa dalam RPJMDesa, RKP Desa sampai dengan APBDes mendukung tumbuhnya kedaulatan ekonomi desa. Dari pada terjerat rentenir, pelaku ekonomi di desa, terutama mereka yang belum bankable dapat ditolong permodalannya dari APBDesa. Kedua, optimalisasi dan difersifikasi keunggulan ekonomi kompetitif yang dipunyai desa secara berkelanjutan sehingga sanggup bersaing dengan komoditas ekonomi antarwilayah. Ketiga, memperkuat jejaring ekonomi lokal baik di sektor jasa maupun manufaktur yang saling mebesarkan, bukan saling membangun kampium ekonomi secara monopolistik maupun oligopolistik. Jadi, Dana Desa pada hakikatnya mengandung makna dan visi penguatan ekonomi desa, bukan semata-mata bagi-bagi duit ke desa.Baca juga : BUMDesa Bisa Membangun Desa Dengan Swadesa

Source: http://www.berdesa.com/dana-desa-mendongkrak-pelambatan-ekonomi-dari-desa/

Dana Desa: Mendongkrak Pelambatan Ekonomi dari Desa | admin | 4.5